Undang-Undang Kripto Baru Memiliki 5 Lubang Keamanan Besar yang Harus Diperbaiki Kongres

Undang-undang baru yang besar yang akan menetapkan aturan untuk mata uang kripto (uang digital seperti Bitcoin) di Amerika memiliki beberapa masalah serius yang perlu diperbaiki sebelum menjadi resmi.

Undang-Undang Kejelasan Pasar Aset Digital baru-baru ini lulus ujian besar pertamanya di Senat. Sementara kebanyakan orang setuju bahwa industri kripto membutuhkan aturan yang jelas, seorang ahli telah menemukan lima celah berbahaya dalam undang-undang yang diusulkan:

• Celah DeFi: Beberapa platform kripto menyebut diri mereka "terdesentralisasi" (berarti tidak ada satu perusahaan yang mengendalikannya) untuk menghindari mengikuti aturan. Peretas Korea Utara telah menggunakan platform ini untuk mencuri dan menyembunyikan lebih dari 600 juta dolar.

• Masalah Tornado Cash: Beberapa alat kripto dirancang untuk terus berjalan secara otomatis, bahkan ketika penjahat menggunakannya untuk pencucian uang (menyembunyikan uang ilegal). Militer Iran telah membangun jaringan perbankan bayangan menggunakan alat ini.

• Aturan stablecoin yang hilang: Artikel menyebutkan kekhawatiran tentang stablecoin (mata uang kripto yang dirancang untuk mempertahankan nilai yang stabil) tetapi teksnya terpotong.

• Dua celah lainnya yang tidak disebutkan namanya: Artikel menjanjikan total lima celah tetapi hanya merinci tiga dalam teks yang tersedia.

Mengapa ini penting: Tanpa memperbaiki celah ini, undang-undang baru sebenarnya bisa mempermudah bagi penjahat, teroris, dan negara musuh untuk menggunakan kripto untuk kegiatan ilegal. Undang-undang ini bertujuan untuk membawa ketertiban ke dunia kripto, tetapi celah ini dapat sepenuhnya merusak tujuan tersebut.

Kongres masih memiliki waktu untuk memperbaiki masalah ini sebelum pemungutan suara terakhir, tetapi para ahli keamanan kripto mendesak para pembuat undang-undang untuk bertindak cepat.

Ini adalah ringkasan yang dihasilkan oleh AI. Baca artikel asli di: https://www.coindesk.com/opinion/2026/06/09/5-corruption-gaps-congress-must-close-in-the-clarity-act